 |
| PMII Geruduk DPRD Bekasi |
Ratusan kader Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(KOPRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bekasi pada Jumat 18 November 2022.
Massa aksi yang didominasi oleh perempuan tersebut, menganggap Kota Bekasi menjadi daerah darurat kekerasan dan pelecehan seksual. Itu menjadi keresahan masyarakat.
"Kota Bekasi menjadi Kota darurat kekerasan seksual, tindakan itu memnyebabkan keresahan bagi masyarakat," ucap lala korlap aksi.
Dalam orasinya, ia juga menyampaikan sudah banyak kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di kota Bekasi.
"Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi mencatat pada pertengahan tahun 2022 telah ditemukan data sekutar 176 kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak," tegasnya.
BACA JUGA : Apakah Sistem Informasi Pendidikan Di Kota Bekasi Sudah Terbuka ??
Tak hanya itu, lala juga mengecewakan dengan adanya kasus kekerasan sexual di dunia pendidikan yang terjadi di Kota Bekasi. Ia menganggap sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan menimba ilmu ini sudah bergeser menjadi tempat yang tak aman.
"Tak dipungkiri, kekerasan seksual bukan hanya terjadi sekali di lingkungan sekolah. Sebagaimana mestinya, sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan tempat menimba ilmu jistru menjadi tempat yang tidak aman," pungkasnya.
Maka dari itu, dengan segala kasus pelecahan dan kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bekasi, Korps PMII Putri Kota Bekasi menuntut:
1. Mendesak DPRD untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada Polres Metro Bekasi untuk melakukan penahanan terhadap kepala sekolah SDN Jatirasa 3 sebagai jaminan sampai dengan pelaku predator seksual anak ditangkap.
2. Mendesak DPRD agar mengeluarkan surat permohonan pada dinas pendidikan Kota Bekasi untuk melakukan pemecatan kepada Kepala Sekolah SDN Jati rasa 3.
3. Mendesak untuk disahkannya 3 Raperda pro perempuan dan anak.
4. Meminta transparansi proses pembahasan 3 Raperda Pro Perempuan dan Anak.
(arsm)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar