 |
| Penundaan pemilu 2024 menjadi benang kusut Negara |
Newslaskar,opini- Pemilu 2024 jika ditunda akan berpotensi menimbulkan benang kusut dalam kehidupan politik di Indonesia.
Pada tanggal 8 Desember 2022, akhirnya gagasan yang telah di rancang di kabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait putusan gugatan perkara No.757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst, yang berisi gugatan terhadap KPU mengenai penundaan pemilu 2024.
Dengan berlandaskan makna konstitusi negara dan demokrasi, tidak ada alasan yang signifikan untuk penundaan tersebut.
Agenda setiap 5 tahun sekali itu tidak bisa di tunda, seperti yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.
Penundaan pemilu dapat mengancam nilai demokrasi negara dan menganggu unsur demokratis di Indonesia. ditandai dengan beberapa indikator. Misalkan, Stabilitas politik (-0.50) dan aturan hukum (-0.34) indonesia berada pada posisi negatif pada tahun 2021. Lebih parah jika akuntabilitas publik menjadi semakin buruk jika penundaan pemilu dilaksanakan.
Selain itu, penundaan pemilu dapat memperlambat laju perekonomian nasional. Karena, penundaan pemilu bersifat kontra produktif bagi masyarakat banyak.
Ketidakpastian politik dapat meredam pertumbuhan ekonomi di masa depan karena unjuk rasa dari masyarakat. Tindakan seperti itu dapat memungkinkan munculnya resistensi yang berkepanjangan.
semakin banyak yang melakukan unjuk rasa bisa berdampak pada penyerapan modal investasi yang menurun. investor akan memandang buruk terhadap Undang Undang Dasar (UUD) karena mudah sekali di ubah oleh Vested Interest. Dampak ini akan menyebabkan perlambatan sektor riil dan stagnasi perekonomian.
Jika negara mengalami persoalan politik yang tidak stabil akan membuat Stagnasi perekonomian dan sektor riil yang melambat. Maka itu semua akan membuat sirkulasi perekonomian jatuh, sehingga berdampak masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan tanah air.
Ironisnya, akan sulit bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan dan kebutuhan dasar di kalangan elite negara yang memuaskan nafsu dan jabatan politiknya.
Dari berbagai dampak di atas, penundaan pemilu harus di pikirkan secara mendalam dan penuh kajian secara multidimensional. Berbagai alasan dilontarkan kepada pemangku jabatan "mengapa pemilu ditunda?" jelas ada kepentingan politik dan melanggar konstitusi negara.
Kita belum melihat lebih jelas tujuan dibalik penundaan pemilu. Sangat khawatir jika ada unjuk rasa masyarakat secara besar-besaran.
Pastinya pemerintah berusaha untuk menjaga unsur kepercayaan bagi masyarakat guna untuk meminimalisir kontroversi di kemudian hari. (arsm)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar