Ketua Badan Perbantuan Hukum Pemuda Batak Bersatu DPD Sumut Angkat Bicara Mengenai Dugaan Pemukulan Dan Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota DPRD Sumatera Utara

Paul J J Tambunan, SE., SH., MH Ketua Badan Perbantuan Hukum Pemuda Batak Bersatu DPD Sumut

Paul J J Tambunan, SE., SH., MH selaku Ketua Badan Perbantuan Hukum Pemuda Batak Bersatu DPD Sumut angkat bicara mengenai dugaan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD-SU inisial AF yang merupakan Ketua salah satu partai terhadap masyarakat dan dilaporkan dalam Laporan yang tertuang dalam Nomor : LP/B/67/II/2023/SPKT/POLRES PADANGSIDIMPUAN POLDA SUMATERA UTARA, pada tanggal 18 Februari 2023.

Seorang anggota Dewan yang seharusnya menjadi contoh di masyarakatnya malah seperti memperlihatkan kepada masyarakat tindakan Arogansinya seakan-akan Kebal Hukum.

Terkait hal tersebut Pemuda Batak Bersatu DPD Sumut, melalui Ketua Badan Perbantuan Hukum Pemuda Batak Bersatu meminta Kapolres Padang Sidempuan untuk segera melakukan proses Hukum sesuai dengan Laporan yang ada dibuat oleh Korban Pemukulan.

"Kita minta atensinya Pak Kapolda Sumut dan Kapolres Padang Sidempuan terhadap Laporan tersebut, jika prosesnya memiliki kesulitan atau hambatan kami juga meminta Kapoldasu untuk mengambil alih kasus ini, harusnya anggota Dewan menjadi contoh untuk masyarakatnya, ini malah mempertontonkan seolah-olah karena anggota (DPRD-SU) seakan-akan tidak takut hukum atau kebal hukum." Ucap Paul.

Paul J J Tambunan, SE., SH., MH selaku Ketua Badan Perbantuan Hukum Pemuda Batak Bersatu DPD Sumut juga mengatakan akan terus mengikuti jalannya kasus ini sampai akhir.

"Ya, kami minta segera diproses, kami juga akan mengawasi kasus ini sampai dengan selesai." Terang Ketua Badan Perbantuan Hukum Pemuda Batak Bersatu DPD Sumut Tersebut.

Paul juga mengatakan kasus serupa bukan sekali ini terjadi di lingkungan DPRD khususnya di Sumut ini, Paul juga menegaskan bahwa tindakan mempertontonkan Arogansi serta Terkesan Kebal Hukum yang membuat masyarakat menjadi apatis terhadap Anggota Dewan, dimana Anggota Dewan seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan.

"Kasus begini juga kan bukan sekali ini aja terjadi di Sumut, Anggota Dewan dipilih oleh masyarakat, seharusnya jangan arogan, Tutup Paul.