Ricky Tambunan minta hentikan mutasi dan pengadaan barang dan jasa sampai pelantikan Walikota terpilih

Ricky Tambunan Pembina Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia (Yamsi)

Newslaskar, Bekasi - Ditengah situasi anjloknya PAD Kota Bekasi, Pj Walikota Bekasi diminta untuk dihentikan, Rencana mutasi pegawai dan rencana realisasi pengadaan barang dan jasa tahun 2025 sampai dilantiknya pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih, pada Februari 2025.

Hal tersebut disampaikan Ricky Tambunan Pembina Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia (Yamsi), karena mencurigai buruknya pengelolaan pemerintah Kota Bekasi yang dilakukan Pj Walikota Bekasi, berbanding terbalik dengan harta kekayaan Pj Walikota Bekasi Gani Muhammad, yang meningkat 52 persen setelah menjabat Pj Walikota Bekasi.

“Banyak isu yang beredar, mutasi dan pengadaan barang jasa, banyak melibatkan kroninya serta para pejabat terdekat yang menjadi kepercayaan Gani Muhammad,” papar Ricky Tambunan.

Oleh karena itu, Ricky menekankan bahwa proses mutasi dan pengadaan barang dan jasa tahun 2025, untuk tidak segera direalisasikan oleh PJ Walikota Bekasi.

“Pj Walikota sebagai pejabat karier yang ditunjuk Mendagri, harus mampu menepis tudingan isu miring, dan mutasi yang akan dilaksanakan, baiknya tidak dilakukan Pj Walikota Bekasi, toh hasil mutasi yang dia lakukan malah semakin ambrol Pemerintah Kota Bekasi, hal ini artinya Pj Walikota Bekasi tidak memahami situasi pejabat, sedangkan mutasi hanya mengakomodir kepentingan kaki tangan pejabat yang menjadi andalannya,” paparnya.

Tidak hanya itu, Pj Walikota Bekasi Gani Muhammad sebelum meninggalkan Kota Bekasi, secara etika selalu pejabat karier diminta untuk membuka komunikasi dengan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

“Elegannya, Pj Walikota Gani Muhammad sebelum berakhir jabatannya, berkomunikasi dengan Tri Adhianto dan Haris Bobihoe, dan menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, agar kedepan proses pembangunan sustainable,” pungkas Ricky Tambunan.

(yanso)