.jpg)
Newslaskar, Jakarta - Kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) secara resmi dikukuhkan,dan dirangkai dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dekopin.Yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (26/05/2025).
Sejumlah pejabat lembaga dan menteri hadir dalam pengukuhan itu. Mereka diantaranya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan KSAD Maruli Simanjuntak.
Ketua Dekopinwil Jawa Barat,
Nurodi, SE yang yang juga turut dikukuhkan sebagai salah satu Pimpinan Paripurna Dekopin mengatakan dari penjelasan Menteri Hukum bahwa Dekopin tak dualisme lagi.
“Secara tegas tadi disampaikan pak Menteri Hukum, Bahwa Dekopin tak ada dualisme lagi. Yang ada cuman satu yang saat ini dipimpin oleh Bambang Haryadi,” ujar Nurodi saat dihubungi via telepon WhatsApp miliknya Selasa (26/5) dini hari tadi.
Nurodi menjelaskan perjuangan panjang selama ini untuk menyelamatkan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang terjadi dualisme. Pemerintah melalui Kementerian Hukum hanya mengakui Dekopin yang dipimpin Bambang Haryadi.
Terjadinya dualisme di Dekopin sempat disinggung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dia merasa bahagia internal Dekopin yang tak kunjung selesai sebelumnya kita hanya menjadi satu.
"Saya bahagia banget ada di ruangan ini, karena biasanya bicara Dekopin, ngadu terus ‘Mbak ini gimana Mba’, ‘yang siapa dong mba?’, ‘mba dukungnya siapa’,” kata Puan dalam sambutannya di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
Puan mengatakan dalam dua periode pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), kisruh dualisme Dekopin tak kunjung selesai. Puan bersyukur pada era Presiden Prabowo Subianto kepengurusan Dekopin bisa tuntas diselesaikan.
“Dua periode kemarin pemerintah Pak Jokowi semuanya ngadu, itu nggak selesai-selesai. Ternyata setelah pergantian Presiden, sebentar aja ini, ketumnya langsung BBG (Bambang Haryadi),” ungkap Puan.
Puan bersyukur karena kepengurusan Dekopin akhirnya rampung. Dia menyebut Dekopin yang sudah terbentuk sebagai wadah tunggal diharapkan menjadi roda pembangunan koperasi ke depan.
Ditempat yang sama dalam sambutannya, Bambang menegaskan, Dekopin harus menjadi wadah tunggal yang mampu menjembatani kepentingan koperasi dengan pemerintah.
“Sudah cukup lima tahun terakhir Dekopin menjadi ajang rebutan kekuasaan. Kini saatnya bersatu, tidak ada lagi prinsip Dekopin untuk kepentingan politik tertentu,” ujar politikus dari Partai Gerindra ini.
Ia pun menekankan pentingnya gotong royong dan kekeluargaan sebagai fondasi kerja konkret organisasi. Untuk mewujudkan hal itu, sambungnya, kepengurusan baru Dekopin sengaja dibentuk secara inklusif, melibatkan lintas partai dan elemen masyarakat.
“Ketua Dewan Pengawas kita ini dari PDI Perjuangan, saya dari Gerindra, ada perwakilan Nasdem, PKB, bahkan TNI/Polri serta elemen masyarakat,” jelas Bambang bahwa komposisi ini mencerminkan prinsip kebersamaan.
Tidak hanya itu, sebagai badan tunggal, lanjut Bambang, Dekopin berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah di setiap tingkatan baik itu kabupaten/kota maupun provinsi.
“Kami sudah menyampaikan keinginan agar dekopinda atau dekopinwil bisa bersinergi dengan kepala daerah dimasing-masing tingkatan kabupaten kota maupun provinsi,” sebutnya.
Bambang juga menegaskan, kepemimpinan di tingkat daerah (Dekopinda/Dekopinwil) tidak harus berasal dari partainya, melainkan mengutamakan kompetensi dan kolaborasi.
“Ego sektoral harus disingkirkan. Kebersamaan dan rasa memiliki adalah kunci untuk membesarkan Dekopin.”tegasnya.
Pada tingkat nasional, Bambang berharap mendapat dukungan parlemen untuk mengakselerasi pembahasan RUU Koperasi yang tengah di bahas di DPR RI.
“Kami ingin semua fraksi mendorong RUU yang progresif, responsif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat,” sebut wakil ketua komisi XII DPR RI ini.
Oleh karena itu, dirinya berharap Rapimnas 2025 dapat menjadi momentum konsolidasi bagi Dekopin untuk menyama
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar